Bank BPR Group Modern Multiartha again recorded a proud achievement for the Modern Multiartha Group.

This time, Bank BPR Irian Sentosa and Bank BPR Modern Papua won awards from the Financial Services Authority (OJK) of Papua and West Papua Provinces.

Bank BPR Irian Sentosa won 2 awards, namely as BPR with Best Management Implementation 1 in Papua and West Papua Provinces Position in December 2020. This award is the second consecutive achievement after winning an award in the same category in 2020. In addition, Bank BPR Irian Sentosa also celebrated an award as the BPR with the appearance, service and implementation of the 1st best health protocol in the Papua and West Papua Provinces in December 2020 position.

Meanwhile, Bank BPR Modern Papua won the award as the BPR with the 2nd Best Business Growth in the Papua and West Papua Provinces for December 2020 Position.

Congratulations on the awards achieved by Bank BPR Irian Sentosa and Bank BPR Modern Papua.

OJK Papua Dan Papua Barat Selenggarakan Rapat Evaluasi Sekaligus Pemberian Apresiasi

Setiap tahunnya rapat evaluasi rutin dilakukan dengan tujuan membangun sinerji antara OJK Provinsi Papua dan Papua Barat bersama BPR. Dengan berkumpulnya pengurus BPR diharapkan dapat saling berkomunikasi terkait perkembangan bisnis. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini, BPR dapat saling membantu, saling menolong.

Selain rapat evaluasi, setiap tahun juga kami memberikan apresiasi kepada BPR dalam berbagai hal, diantaranya ketepatan pelaporan, tata kelola dan pertumbuhan usaha. Dengan apresiasi yang diberikan oleh OJK, BPR lebih semangat dalam mengembangkan bisnisnya,” kata Kepala Lembaga Jasa Keuangan OJK Papua dan Papua Barat, Steven Parinussa, Kamis malam (18/032021).

Diakui Steven, di akhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021 ini ada beberapa ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK Papua dan Papua Barat. Namun, jauh sebelumnya ketentuan baru tersebut sudah lebih dulu disosialisasikan oleh OJK pusat. Sosialisasikan yang kami lakukan menjadi wadah bagi BPR untuk saling sharing dengan kami.

Steven membahkan, ketentuan baru yang dikeluarkan mengenai POJK 62 yang memgatur tentang Kelembagaan BPR, salah satunya modal awal pendirian BPR.

Selama ini kita di Papua dan Papua Barat, dengan modal awal 4 miliar rupiah sudah bisa mendirikan BPR. Ternyata kami melihat bahwa permodalan sangat penting bagi pertumbuhan BPR kedepan.

Ketentuan yang baru, modal awal pendirian BPR di Papua dan Papua Barat adalah sebesar 25 miliar rupiah. Jauh berbeda dengan BPR di Jawa dan Bali, yang modal awalnya sebesar 75 miliar rupiah.

Steven berharap, kedepan pendirian BPR dengan modal yang kuat dan cukup, dengan demikian, BPR akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian. Sebaliknya, jika modal awal BPR kecil akan merepotkan tata kelola menejemen BPR itu sendiri.

Direktur Utama BPR Irian Sentosa Papua, Vera Siska Nainggolan menyampaikan dengan dua penghargaan terbaik di bidang Penerapan Prokes Covid-19 serta Penerapan Tata Kelola, kami memberikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dengan penghargaan yang didapat tentunya kedepan kiat dari BPR Irian Sentosa Papua untuk menjaga ritme kerja, tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan oleh nasabah agar lebih berhati-hati mengelola dan bertanggung jawab atas dana nasabah.

Bisnis yang kita jalani harus tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui OJK. Bisnis akan berjalan baik apabila dikelola dengan baik,” kata Vera.

Menanggapi aturan baru yang diberlakukan OJK mengenai penambahan modal di tahun 2021, menurut Vera, BPR Irian Sentosa Papua telah memenuhi standar tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK ini sebenarnya untuk memperkuat BPR.

Dengan modal yang kuat, BPR dapat menjalankan bisnis dengan baik. Aturan baru ini membuat BPR lebih dipercaya masyarakat sehingga bisa bersaing dengan BPR lainnya,” ungkapnya.

Diakui Vera, selama pandemi covid-19, banyak bisnis yang mengalami kendala. Dari sisi likuiditas, BPR Irian Sentosa Papua sempat mengalami penurunan jumlah nasabah. Banyak nasabah yang menarik dananya guna menutupi pinjaman bank. Disisi lain bisnis tidak dapat berjalan baik, dan kondisi ini dialami semua BPR.

Makanya disaat pandemi covid-19, OJK setiap minggunya meminta laporan likuiditas. Karena yang namanya likuiditas itukan tidak boleh melampaui 94,75 persen. Setelah kondisi cukup membaik, sudah tidak lockdown kita bisa mencapai likuiditas.

Perbaikan telah berjalan meski lambat, dan pada akhirnya nasabah kembali menyimpan dana di BPR kami,” ujar Vera.